ENGLISH POLITICS OPINION

Kota Batu kini tampil sebagai salah satu kota primadona bagi masyarakat Jawa Timur. Daya pikat Kota Batu ini tidak terlepas dari geliat pertumbuhan wisata selama 10 tahun terakhir. Kemolekan Kota Batu tidak saja ditopang oleh kreasi wisata artifisial yang saat ini tumbuh pesat, melainkan dukungan eksotik alamnya yang memukau membuat para pemburu wisata alam dan buatan baik dari domestik hingga mancanegara berbondong- bondong mendatangi Kota Batu. Menurut data yang dilansir oleh BPS Kota Batu, teradapat peningkatan wisatawan cukup drastis selama beberapa tahun terakhir di Kota Batu. Hal ini disinyalir pesatnya perkembangan wisata di Kota Batu, terlebih setelah Batu dicanangkan sebagai Kota Wisata ( BPS Kota Batu 2017 ). Kota Batu merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang baru memperoleh status kota pada tahun 2001 melalui UU No. 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebelumnya, Batu merupakan bagian dari atau masuk dalam bagian kabupaten Malang. Terbitnya Peraturan ...

Berkaca pada krisis pembangunan tersebut, muncul dugaan bahwa di balik agenda perumusan kebijakan di Kota Batu terdapat hubungan perselingkuhan antara elite penguasa dan pengusaha di Kota Batu. Indikasi adanya kemungkinan itu diperkuat oleh beberapa bukti yang telah disebutkan di awal. Bahwa hampir seluruh perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Salah satu pebisnis terbesar di Kota Batu yang hingga kini memiliki sejumlah unit usaha pariwisata Kota Batu, Paul Sastro, diduga memiliki relasi kuat dengan ER sebagai penguasa Kota Batu. Persekutuan bisnis politik ini daat dilacak melalui kebijakan peringanan pajak yang diterima secara eksklusif di bawah kekuasaan ER, serta berbagai kebijakan pemudahan izin pendirian unit bisnis pariwsata  lainnya seperti pembangunan Jatim Park (I & II), BNS, Predator Fun Park dan terkahir JP III. Hadirnya kerajaan bisnis Sastro di Kota Batu tentu tidak akan berjalan sukses, jika tidak didukung oleh kebijak...

Kota Batu dimekarkan berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, di bawah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebelumnya, Batu merupakan wilayah kabupaten Malang, kemudian statusnya dinaikkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu akhirnya ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kabupaten Malang. Berdasarkan sejarah pemerintahannya, Kota Batu baru memulai pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) pada tahun 2007, yang semula dipilih oleh DPRD. Sebelumnya Kota Batu dipimpin oleh Drs. Chusnul Arifien Damuri sejak ditetapkan sebagai Kota Administrasi Batu. Pasca-pemekaran Walikota Batu dijabat oleh Drs. Imam Kabul pada 22 Oktober 2002. Beliau dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (dipilih warga Batu) baru terlaksana pada tahun 2007, untuk masa bakti 2007-2012. Hasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh Eddy Rum...

Setuju dengan pendekatan oligarki, peneliti sendiri memahami konteks Indonesia pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto tidak secara otomatis mengarah pada  demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Justru kenyataan yang timbul hari ini lebih menampilkan sebuah konfigurasi kekuasaan dengan mana tersisihnya gerbong kekuatan reformis yang di saat bersamaan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemain lama dalam penguasaan arena politik dan ekonomi di Indonesia. Hal ini tampak nyata terjadi di Kota Batu, salah satu kota yang kini mengalami geliat pembangunan paling deras di wilayah Jawa Timur. Alhasil , situasi ini persis seperti yang digambarkan oleh Fukuoka (2013) sebagai cerminan rezim demokrasi oligarki. Sebuah tatanan politik yang didominasi oleh berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang masih memiliki garis silsilah dengan rezim Orba. Akhirnya, yang tampak adalah praktik demokrasi yang berlangsung anomali, sebab hampir semua institusi demokrasi mengala...

Kita ketahui, Kekuatan esensial yang konkret sejak orde baru hingga reformasi ialah kapital. Keadaan tidak berubah walaupun dengan tumbangnya orde baru keadaan tidak menjadi sosialisme komunisme yang dianut orde lama. Sehingga bisa dikatakan selama Soeharto sebagai penguasa orde baru menyebabkan kekuatan sosialisme yang dipimpin soekarno habis total hingga saat ini. Pasca Reformasi mulai berlaku Undang-Undang Otonomi Daerah. Salahsatu esensinya adalah daerah berhak mengatur potensi dan pemerintahannya secara masing – masing. Akan tetapi, dengan hadirnya kekuatan capital yang masih bercokong, daerah kini sebagai lahan basah kapitalis untuk memanen segala potensi keuntungannya. Konsekuensinya, Apabila kita lihat dahulu oligarki sultanistik Soeharto kini sifatnya ialah oligarki kolektif dan oligarki civil yang menyebar ke setiap daerah. Hal tersebut pun terlihat jelas salahsatunya di Kota Batu. Tidak banyak studi yang memusatkan diri, secara langsung maupun tidak langsung me...

Kebocoran Retribusi Perizinan Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi daerah/Negara. Pemberian izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Namun, fenomena pembangunan di Kota Batu adalah banyak bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan(IMB). Pada 2018, Kepala seksi (Kasi) Dinas Penaman Modal, Syivai Aviyati kepada Mvoice mengatakan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2017 hanya sekitar 6000-an bangunan yang memiliki dokumen IMB, sebagian IMB masih ikut Kabupaten Malang, dan lainnya yang belum terdata kami perkirakan masih banyak,”(MalangVoice,25/01/2018). Disisi lain, terdapat piutang 730 Juta di Kota Batu pada tahun 2017. Masalah di atas setidaknya dipengruhi oleh beberap hal. Pertama . masih ditemukan berbagai persoalan dalam mekanisme perizinan (IMB), baik untuk yang baru mau membangun, dalam proses membangun dan yang sudah berdiri namun tidak jelas pemanfaatannya. Kedua . P...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, APBD harus berlandaskan pada asas umum sebagaimana diatur dalam PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan asas tertib, taat regulasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat untuk masyarakat. Asas umum tersebut untuk menjamin keuangan daerah uang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien, Disisi lain, juga diharapkan dapat mewujudkan prinsip prinsip pemerintahn daerah yang baik (Good Government) yang memuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berangkat dari penyataan diatas maka, Malang Corruption Wacth (MCW) melihat bahwa , APBD Kota Batu tahun 201 9 , masih belum mengarah pada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku diatas. Hal tersebut dap...