ENGLISH POLITICS OPINION

  When leaders choose to make themselves bidders at the auction of their popularity, talent, in nation building, they will not serve the people. They will be sycophants, not legislators, instruments, let alone adding to the aspirations of the people - Edmund Burke Batu - Last month, (Thursday/29/08/2019, the Government and DPRD Batu have ratified the Regional Regulation on the 2019-2039 Regional Spatial Planning (RTRW) for the City of Batu. This regional regulation is a very important and strategic document because the document becomes a reference for every movement. and steps, whether taken by the government, business actors or the people of Batu City. However, in evaluation and revision, many people do not know the development process as well as the substance of the policy. Why was the previous Perda on RTRW amended to regulate its contents to tighten the environment and agriculture? One of Bappeda Batu's arguments is that Batu City's RTRW Product was prepared in 2011, ...

 By :  Bayu Agung Prasetya Infrastructure development, which has been planned and operated by the Government of Indonesia since early 2014, has attracted controversy in the community. The study of academics and activists focuses more on the community's rejection of infrastructure development which is considered a waste of funds, burdens the state debt, and does not solve economic problems. It is predicted that the president's decision will create high economic inequality in the future. Conceptually, infrastructure can be an improvement in Indonesia's economic development going forward. Such is the case with infrastructure development in China. Infrastructure development began in the 80s which is so massive until now. However, the comparison of economic growth is very far compared to Indonesia, this was revealed by the former Coordinating Minister for Maritime Affairs and Resources, China experienced 12% economic growth for 25 years. So if China builds fishing rod infrastruc...

Kota Batu kini tampil sebagai salah satu kota primadona bagi masyarakat Jawa Timur. Daya pikat Kota Batu ini tidak terlepas dari geliat pertumbuhan wisata selama 10 tahun terakhir. Kemolekan Kota Batu tidak saja ditopang oleh kreasi wisata artifisial yang saat ini tumbuh pesat, melainkan dukungan eksotik alamnya yang memukau membuat para pemburu wisata alam dan buatan baik dari domestik hingga mancanegara berbondong- bondong mendatangi Kota Batu. Menurut data yang dilansir oleh BPS Kota Batu, teradapat peningkatan wisatawan cukup drastis selama beberapa tahun terakhir di Kota Batu. Hal ini disinyalir pesatnya perkembangan wisata di Kota Batu, terlebih setelah Batu dicanangkan sebagai Kota Wisata ( BPS Kota Batu 2017 ). Kota Batu merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang baru memperoleh status kota pada tahun 2001 melalui UU No. 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebelumnya, Batu merupakan bagian dari atau masuk dalam bagian kabupaten Malang. Terbitnya Peraturan ...

Berkaca pada krisis pembangunan tersebut, muncul dugaan bahwa di balik agenda perumusan kebijakan di Kota Batu terdapat hubungan perselingkuhan antara elite penguasa dan pengusaha di Kota Batu. Indikasi adanya kemungkinan itu diperkuat oleh beberapa bukti yang telah disebutkan di awal. Bahwa hampir seluruh perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Salah satu pebisnis terbesar di Kota Batu yang hingga kini memiliki sejumlah unit usaha pariwisata Kota Batu, Paul Sastro, diduga memiliki relasi kuat dengan ER sebagai penguasa Kota Batu. Persekutuan bisnis politik ini daat dilacak melalui kebijakan peringanan pajak yang diterima secara eksklusif di bawah kekuasaan ER, serta berbagai kebijakan pemudahan izin pendirian unit bisnis pariwsata  lainnya seperti pembangunan Jatim Park (I & II), BNS, Predator Fun Park dan terkahir JP III. Hadirnya kerajaan bisnis Sastro di Kota Batu tentu tidak akan berjalan sukses, jika tidak didukung oleh kebijak...

Kota Batu dimekarkan berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, di bawah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebelumnya, Batu merupakan wilayah kabupaten Malang, kemudian statusnya dinaikkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu akhirnya ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kabupaten Malang. Berdasarkan sejarah pemerintahannya, Kota Batu baru memulai pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) pada tahun 2007, yang semula dipilih oleh DPRD. Sebelumnya Kota Batu dipimpin oleh Drs. Chusnul Arifien Damuri sejak ditetapkan sebagai Kota Administrasi Batu. Pasca-pemekaran Walikota Batu dijabat oleh Drs. Imam Kabul pada 22 Oktober 2002. Beliau dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (dipilih warga Batu) baru terlaksana pada tahun 2007, untuk masa bakti 2007-2012. Hasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh Eddy Rum...

Setuju dengan pendekatan oligarki, peneliti sendiri memahami konteks Indonesia pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto tidak secara otomatis mengarah pada  demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Justru kenyataan yang timbul hari ini lebih menampilkan sebuah konfigurasi kekuasaan dengan mana tersisihnya gerbong kekuatan reformis yang di saat bersamaan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemain lama dalam penguasaan arena politik dan ekonomi di Indonesia. Hal ini tampak nyata terjadi di Kota Batu, salah satu kota yang kini mengalami geliat pembangunan paling deras di wilayah Jawa Timur. Alhasil , situasi ini persis seperti yang digambarkan oleh Fukuoka (2013) sebagai cerminan rezim demokrasi oligarki. Sebuah tatanan politik yang didominasi oleh berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang masih memiliki garis silsilah dengan rezim Orba. Akhirnya, yang tampak adalah praktik demokrasi yang berlangsung anomali, sebab hampir semua institusi demokrasi mengala...