Mempertanyakan Penghargaan Walikota Dewanti

-


Batu, 29 April 2019, Kemarin (25/04/2019) Pemerintah Kota Batu melalui walikota Dewanti Rumpoko meraih penghargaan sebagai walikota terbaik. Penghargaan tersebut dianugerahan oleh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI). Namun MCW melihat bahwa terdapat beberapa kejanggalan indicator yang digunakan untuk memperoleh hal tersebut.
Ketidakefektifan aplikasi Smart City
Berdasarkan hasil monitoring MCW, semenjak diberlakukannya penggunaan aplikasi Smart City, baik pada aplikasi Among tani, Among Warga dan Among Kota dari tanggal sejak digunakannya pada  tangga 24, april 2018 hingga hari ini jumlah masyarakat yang telah mendaftar rata-rata masih dibawah angka 50 orang untuk setiap aplikasinya. Berikut adalah rinciannya.
Tabel jumlah pendaftar aplikasi Samrt City Kota Bayu.
No
Nama aplikasi
Jumlah user
1
Among Tani
37
2
Among Warga
21
3
Among Kota
33
Sumber : Google Play
Fakta diatas mengkonfirmasi bahwa, Aplikasi Smart city masih belum digunakan oleh masyarakat Kota Batu. Jumlah pendaftar diatas jika ditotalkan maka baru mencapai 91 orang dari total keseluruhan penduduk kota Batu adalah 202.319 jiwa. Selain itu, efektifitas penggunaan dan bagaimana ketanggapan pemkot Batu manakala terdapat persoalan “urgen” yang diadukan msyarakat untuk segera diatasi juga patut dipertanyakan, apakah dengan menyampaikan aduan melalui aplikasi tersebut lalu masalah selesai, atau jangan-jangan aplikasi tersebut hanya bersifat pasif (menunggu aduan) sehingga mudah dikanalisasi untuk kepentingan pendataan yang akan dikunakan sebagai ukuran keterbukaan informasi publiik?. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah dana yang dianggarkan untuk pengadaan proyek smart City juga tidak sedikit, akan tetapi manfaatnya hingga hari belum dirasakan oleh masyarakat Kota Batu. berikut adalah rinciannya.
No
pembiayaan Program smart City
2017
2018
1
Pengelolaan peralatan dan pemeliharaan command center TI Smart City
10.2 M
1.3 M
2
Pengembangan jaringan & aplikasi teknologi Informasi
5 M
410 Juta
Sumber: APBD Kota Batu 2017-2018
B.     Kota Batu Tidak Mempunyai Arah Pembangunan Yang Jelas
Berdasarkan surat balasan Pemkot Batu Nomor 188/709/422.104/2019, Pemkot batu masih sedang melaksanakan kegiatan kajian strategis percepatan pembangunan desa menuju Desa Mandiri di Kota Batu sehingga pemkot belum dapat memenuhi informasi yang dimaksud oleh MCW. Artinya, Pemkot Batu tidak serius dalam mewujudkan Desa Berdaya selama kurang lebih 2 tahun berjalan. Pemkot Batu tidak memiliki kejelasan konsep sebagai arah dan tujuan pembangunan Desa. Jika, Pemkot Batu serius seharusnya sudah memiliki Grand Design ataupun skema mewujudkan visi Desa Berdaya. Disisi lain, MCW pernah mewawancarai salahsatu Kepala Desa di Kota Batu mengatakan bahwa Pemkot Batu tidak pernah melibatkan desa dalam perencanaan sekaligus mewujudkan “Desa Berdaya Kota Berjaya”. Padahal untuk visi-misi perlu sinergi antara kota dengan desa. Oleh sebab itu tidak mengherankan Selama pemerintahan Dewanti keberpihakan Kota atas Desa dalam membangun potensi  masih belum nampak.
Pendapatan Asli Daerah Naik Tidak Signifikan
No
Uraian
APBD 2018
APBD 2019
Baertambah/ (Berkurang)

(Rp.)

1
2
4
5
6
I
PENDAPATAN
Rp 935,1 M
       
Rp. 983,7 M
                
Rp. 48,5 M
I.a
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp 143,5 M
Rp. 153,3 M
Rp. 9,8 M
I.b
DANA PERIMBANGAN
Rp 633 M
Rp. 695,5 M
Rp. 59,5 M            
I.c
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Rp 155,6 M
Rp.  134,8 M
Berkurang (-20,8 M
Sumber : APBD Kota Batu 2018 - 2019 yang diolah MCW
Dalam pembangunan, Kota Batu memiliki potensi yang sangat besar dalam sector Pendapatan asli daerah(PAD) terutama pajak dan retribusi daerah, Namun, PAD Kota Batu hanya menyumbang (Rp. 153 M) 4x jauh lebih kecil dibandingkan dana perimbangan (Rp.695 M) yang setiap tahun naik angkanya. Kondisi diatas tentu sangat memprihatinkan mengingat Kota Batu menerima angka kunjungan wisatawan sebanyak 5.6 juta sepanjang tahun 2018[1]. Disisi lain, Tampak bahwa banyak industri pariwisata dibangun di Kota Batu diantaranya wisata buatan, hotel, vila, homestay, karaoke, hiburan dan sebagainya secara jelas mendatangkan manfaat terhadap PAD  Kota batu, Namun. jika dilihat PAD yang diperoleh tidak sebanding dengan keseluruhan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini disebabkan tata kelola pajak dan retribusi yang buruk dikarenakan banyaknya piutang yang tidak terbayarkan misalnya Pajak Hiburan, Pajak PBB, dan Retribusi lainnya. Hal tersebut menyebabkan potensi daerah terjadi kebocoran atau tidak tersalurnya ke pemerintahan daerah. Jika, ada ketegasan dan inovasi pemerintah untuk memaksimalkan potensi pajak dan retribusi. Maka, tidak mungkin Kota batu mengalami PAD yang kecil dibandingkan dana perimbangannya. Disisi lain, pemkot Batu diduga tidak pernah melakukan kajian mendalam potensi pendapatan daerah baik melalui sector pajak maupun retribusi sehingga tidak ada perubahan yang signifikan untuk menggali potensi daerah.

[1] https://radarmalang.id/kota-batu-targetkan-6-juta-kunjungan-wisata-di-2019/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendahuluan Bab 2

-
Image
Berkaca pada krisis pembangunan tersebut, muncul dugaan bahwa di balik agenda perumusan kebijakan di Kota Batu terdapat hubungan perselingkuhan antara elite penguasa dan pengusaha di Kota Batu. Indikasi adanya kemungkinan itu diperkuat oleh beberapa bukti yang telah disebutkan di awal. Bahwa hampir seluruh perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Salah satu pebisnis terbesar di Kota Batu yang hingga kini memiliki sejumlah unit usaha pariwisata Kota Batu, Paul Sastro, diduga memiliki relasi kuat dengan ER sebagai penguasa Kota Batu. Persekutuan bisnis politik ini daat dilacak melalui kebijakan peringanan pajak yang diterima secara eksklusif di bawah kekuasaan ER, serta berbagai kebijakan pemudahan izin pendirian unit bisnis pariwsata  lainnya seperti pembangunan Jatim Park (I & II), BNS, Predator Fun Park dan terkahir JP III. Hadirnya kerajaan bisnis Sastro di Kota Batu tentu tidak akan berjalan sukses, jika tidak didukung oleh kebijak...
Read more

Batu Town Spatial Policy

-
Image
  When leaders choose to make themselves bidders at the auction of their popularity, talent, in nation building, they will not serve the people. They will be sycophants, not legislators, instruments, let alone adding to the aspirations of the people - Edmund Burke Batu - Last month, (Thursday/29/08/2019, the Government and DPRD Batu have ratified the Regional Regulation on the 2019-2039 Regional Spatial Planning (RTRW) for the City of Batu. This regional regulation is a very important and strategic document because the document becomes a reference for every movement. and steps, whether taken by the government, business actors or the people of Batu City. However, in evaluation and revision, many people do not know the development process as well as the substance of the policy. Why was the previous Perda on RTRW amended to regulate its contents to tighten the environment and agriculture? One of Bappeda Batu's arguments is that Batu City's RTRW Product was prepared in 2011, ...
Read more

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN INDONESIAN : FOR CAPITALIST OR THE PEOPLE ?

-
Image
 By :  Bayu Agung Prasetya Infrastructure development, which has been planned and operated by the Government of Indonesia since early 2014, has attracted controversy in the community. The study of academics and activists focuses more on the community's rejection of infrastructure development which is considered a waste of funds, burdens the state debt, and does not solve economic problems. It is predicted that the president's decision will create high economic inequality in the future. Conceptually, infrastructure can be an improvement in Indonesia's economic development going forward. Such is the case with infrastructure development in China. Infrastructure development began in the 80s which is so massive until now. However, the comparison of economic growth is very far compared to Indonesia, this was revealed by the former Coordinating Minister for Maritime Affairs and Resources, China experienced 12% economic growth for 25 years. So if China builds fishing rod infrastruc...
Read more