Dugaan Penyelewengan Kasus PBB di Desa Sumberjo

-



No.
Tanggal
Uraian
Komitmen Pemerintah
1
17 September 2018
MCW melakukan audiensi dengan pemerintah Desa Sumberjo bertemu dengan Kepala Desa beserta perangkat penarik pajak PBB.
Kepala Desa Sumberjo berkomitmen untuk menyelesaikan masalah PBB. Langkah yang ditempuh dengan menyurati RT/RW untuk mensosialisasikan masalah ini melalui forum tahlil tapi tidak berjalan secara efektif.
2
08 November 2018
MCW bertemu dengan BKD berbicara permasalahan pajak secara keseluruhan.
BKD segera mengerahkan bawahannya untuk segera turun ke Desa Sumberjo. 
3
05 Desember 2018
MCW bersama masyarakat Sumberjo melakukan audiensi dengan BKD Kota Batu.
BKD segera melakukan klarifikasi ke pemerintahan Desa.
4
29 januari 2019
MCW bertemu BKD untuk meminta keterangan tindaklanjut kasus PBB.
BKD segera membuka pos pengaduan masalah PBB di Desa Sumberjo.
5
6 Februari 2019
MCW bertemu BKD untuk meminta kejelasan kasus PBB. Akan tetapi informasi yang disebarkan oleh pihak desa justeru berkaitan dengan pemecahan PBB, dan perbaikan atas catatan luas lahan yang dimiliki oleh warga.

Permasalahan ini tentu menjadi PR Kota Batu bersama. Mengingat berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jawa Timur 2017, Kota Batu Memiliki total piutang PBB Kota Batu sebesar Rp 31,3 Milliar. jika Demikian maka, dari total piutang PBB Kota Batu yang ada, baru dapat diidentifikasi besar piutang dari 2001-2018 adalah piutang PBB Desa Sumberejo. artinya, masih ada sekita 30 Miliyar lebih yang belum dapat di identifikasi oleh public terutama masyakat desa selaku wajib Pajak. oleh karenaya, Kasus piutang PBB yang terjadi di Desa sumberejo harus diletakkan sebagai masalah penting yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu.

 Bayu Agung Prasetya

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendahuluan Bab 2

-
Image
Berkaca pada krisis pembangunan tersebut, muncul dugaan bahwa di balik agenda perumusan kebijakan di Kota Batu terdapat hubungan perselingkuhan antara elite penguasa dan pengusaha di Kota Batu. Indikasi adanya kemungkinan itu diperkuat oleh beberapa bukti yang telah disebutkan di awal. Bahwa hampir seluruh perencanaan kebijakan daerah ditunggangi oleh kepentingan para pebisnis. Salah satu pebisnis terbesar di Kota Batu yang hingga kini memiliki sejumlah unit usaha pariwisata Kota Batu, Paul Sastro, diduga memiliki relasi kuat dengan ER sebagai penguasa Kota Batu. Persekutuan bisnis politik ini daat dilacak melalui kebijakan peringanan pajak yang diterima secara eksklusif di bawah kekuasaan ER, serta berbagai kebijakan pemudahan izin pendirian unit bisnis pariwsata  lainnya seperti pembangunan Jatim Park (I & II), BNS, Predator Fun Park dan terkahir JP III. Hadirnya kerajaan bisnis Sastro di Kota Batu tentu tidak akan berjalan sukses, jika tidak didukung oleh kebijak...
Read more

Batu Town Spatial Policy

-
Image
  When leaders choose to make themselves bidders at the auction of their popularity, talent, in nation building, they will not serve the people. They will be sycophants, not legislators, instruments, let alone adding to the aspirations of the people - Edmund Burke Batu - Last month, (Thursday/29/08/2019, the Government and DPRD Batu have ratified the Regional Regulation on the 2019-2039 Regional Spatial Planning (RTRW) for the City of Batu. This regional regulation is a very important and strategic document because the document becomes a reference for every movement. and steps, whether taken by the government, business actors or the people of Batu City. However, in evaluation and revision, many people do not know the development process as well as the substance of the policy. Why was the previous Perda on RTRW amended to regulate its contents to tighten the environment and agriculture? One of Bappeda Batu's arguments is that Batu City's RTRW Product was prepared in 2011, ...
Read more

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN INDONESIAN : FOR CAPITALIST OR THE PEOPLE ?

-
Image
 By :  Bayu Agung Prasetya Infrastructure development, which has been planned and operated by the Government of Indonesia since early 2014, has attracted controversy in the community. The study of academics and activists focuses more on the community's rejection of infrastructure development which is considered a waste of funds, burdens the state debt, and does not solve economic problems. It is predicted that the president's decision will create high economic inequality in the future. Conceptually, infrastructure can be an improvement in Indonesia's economic development going forward. Such is the case with infrastructure development in China. Infrastructure development began in the 80s which is so massive until now. However, the comparison of economic growth is very far compared to Indonesia, this was revealed by the former Coordinating Minister for Maritime Affairs and Resources, China experienced 12% economic growth for 25 years. So if China builds fishing rod infrastruc...
Read more